Aturan OJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru bagi industri multifinance yakni Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang ditetapkan 27 Desember 2018 lalu.

Paket kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014. Dengan adanya revisi aturan ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja industri pembiayaan karena memberikan peluang pengembangan bisnis baru.

Poin-poin apa saja yang disesuaikan dan ditambahkan dalam peraturan terbaru tersebut? Berikut penjelasan selengkapnya.

Perluasan Kegiatan Usaha

Guna mendorong peningkatan peranan perusahaan multifinance di sektor produktif, OJK mengharuskan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi porsi piutang pembiayaan di sektor produktif minimal sebesar 10 persen dari total piutang pembiayaan.

Pembiayaan produktif dapat disalurkan dengan menjalankan lini pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

OJK pun membuka opsi perluasan kegiatan usaha pembiayaan tunai atau dana tunai.

Pembiayaan tunai atau disebut juga pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana, memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi yakni:

  • Maksimal niilai pembiayaan untuk setiap debitur sebesar Rp 500 juta.
  • Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, atau alat berat.
  • Piutang pembiayaan tunai dilarang melebihi 25 persen dari total piutang pembiayaan.

Ketentuan Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor

OJK memperbolehkan perusahaan multifinance untuk menerapkan uang muka atau down payment (DP) hingga 0 persen. Ketentuan DP 0 persen bersifat opsional bagi perusahaan pembiayaan yang kondisi keuangannya sehat, dapat mengambil manfaatnya ataupun tidak mengambilnya. Berikut rinciannya:

  • Perusahaan multifinance yang kondisi keuangannya sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto lebih rendah atau sama dengan 1 persen, dapat menerapkan DP paling rendah 0 persen.
  • Perusahaan multifinance yang kondisi keuangannya sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen, wajib menerapkan DP minimal 10 persen.
  • Perusahaan multifinance yang kondisi keuangannya sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto lebih tinggi dari 3 persen dan lebih rendah atau sama dengan 5 persen, wajib menerapkan DP minimal 15 persen.
  • Perusahaan multifinance yang kondisi keuangannya sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan besaran DP paling rendah 15 persen – 20 persen.
  • Perusahaan multifinance yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto lebih tinggi dari 5 persen wajib menerapkan besaran DP paling rendah 20 persen – 25 persen.
Istilah-Istilah Seputar Bisnis Perkreditan dan PembiayaanBaca juga: Istilah-Istilah Seputar Bisnis Perkreditan dan Pembiayaan

Batasan Insentif Pihak Ketiga

OJK juga mengatur tentang biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga. Perusahaan multifinance dilarang memberi biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga melebihi 17,5 persen dari nilai pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan untuk setiap perjanjian pembiayaan.

Yang dimaksud “biaya insentif akuisisi pembiayaan kepada pihak ketiga” adalah seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga, maupun pegawai pihak ketiga untuk perolehan bisnis, seperti pembayaran komisi kepada dealer/showroom /merchant yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

Melalui standarisasi besaran maksimum biaya insentif ini diharapkan dapat menghindari persaingan tidak sehat antara perusahaan multifinance dalam pemberian insentif kepada pihak ketiga. Disisi lain, batasan ini bisa membuat biaya kredit menjadi lebih efisien.

Transparansi Kegiatan Usaha

Menyangkut soal transparansi, OJK menyatakan seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan multifinance dengan debitur wajib dibuat secara tertulis. Dan salinan perjanjian pembiayaan harus diserahkan oleh perusahaan multifinance kepada debitur selambatnya 3 bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Hal lain yang juga ditekankan oleh OJK ialah terkait dengan transparansi tingkat bunga dan denda. Perusahaan multifinance diwajibkan mencantumkan informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan secara jelas. Serta menjelaskan kepada debitur ilustrasi perhitungan angsuran kredit, biaya denda dan biaya eksekusi agunan bila debitur wanprestasi, sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Kerjasama Pembiayaan

OJK menegaskan, perusahaan multifinance dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Pihak lain tersebut adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, perusahaan multifinance, perusahaan fintech, perusahaan modal ventura, yang telah memperoleh izin usaha dan terdaftar di OJK.

Perusahaan multifinance dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaan dengan pihak lain melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan (channeling with recourse) dan pembiayaan bersama dengan jaminan (joint financing with recourse).

Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Atas Agunan

Untuk peningkatan perlindungan konsumen, OJK mewajibkan perusahaan multifinance menyimpan dan memelihara agunan hingga perjanjian pembiayaan berakhir. OJK juga melarang perusahaan multifinance menggadaikan bukti agunan kepada pihak lain. Serta kewajiban pengembalian bukti agunan paling lambat 1 bulan sejak tanggal permintaan dari debitur.

Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud

Terkait dengan hal ini, OJK menyatakan perusahaan multifinance wajib melaksanakan pengendalian anti fraud, yang meliputi aspek pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan serta edukasi dan pelatihan.

Sedangkan strategi anti fraud yang wajib diterapkan oleh perusahaan multifinance meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Penerapan strategi anti fraud dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pembiayaan paling sedikit meliputi debitur, karyawan perusahaan pembiayaan, dan pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

Pendanaan

Hal lain yang diatur oleh OJK ialah terkait dengan sumber pendanaan multifinance, yaitu penerbitan efek sebagai sumber pendanaan. Penerbitan efek melalui penawaran umum maupun penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum. Dengan aturan baru ini diharapkan tidak ada lagi potensi terjadinya fraud dan penyelewengan dana hasil penerbitan surat utang (medium term notes).

Pentingnya Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dengan MultifinanceBaca juga: Pentingnya Memahami Isi Perjanjian Pembiayaan dengan Multifinance

About Author

Founder Kreditpedia | Financial Services Professional.. Read more

Leave A Reply

error: Content is protected !!