Apa Itu Multifinance atau Perusahaan Pembiayaan?

0

Aktivitas perusahaan pembiayaan atau multifinance di Indonesia diperkenalkan pertama sekali oleh pemerintah pada tahun 1974, seiring dengan terbitnya SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing (sewa guna usaha). Pada masa itu, pertumbuhan dan perkembangan usaha masih berjalan merangkak serta jumlah perusahaan pun masih sedikit.

Setelah deregulasi PakDes 88 (Paket Desember 1988), industri multifinance kian menggeliat, mengalami peningkatan dan berkembang pesat, sehingga menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan dunia usaha dari berbagai skala usaha maupun bagi perorangan.

Apa itu Multifinance?

Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Menurut Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan).

Kegiatan Multifinance (Perusahaan Pembiayaan) dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Aktivitas inilah yang membedakan Multifinance dengan Perbankan, walaupun sama-sama lembaga keuangan. Perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (deposit taking activity), sedangkan Multifinance tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (nondeposit taking activity).

Multifinance merupakan salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Dan telah membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang memberikan manfaat besar bagi dunia usaha, baik kecil, menengah, besar dan pemerintah.

Daftar Perusahaan Multifinance di Indonesia 2018Baca juga: Daftar Peringkat Perusahaan Multifinance di Indonesia 2018

Apa Saja Kegiatan Usaha Multifinance?

Mengacu pada Kep. Menkeu RI No: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha meliputi:

Seiring dengan diterbitkannya beleid terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.05/2018, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan kian meluas yang mencakup:

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud poin diatas dilakukan dengan cara:
a. Sewa Pembiayaan.
b. Jual dan Sewa-Balik.
c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.
d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.
e. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
f.  Pembiayaan Proyek.
g. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
h. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud poin diatas dilakukan dengan cara:
a. Jual dan Sewa-Balik.
b. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.
c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.
d. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
e. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

3. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud poin diatas dilakukan dengan cara:
a. Sewa Pembiayaan.
b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran.
c. Fasilitas Dana atau Pembiayaan Tunai.
d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 4 point diatas, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dengan keluarnya beleid baru tersebut, peraturan OJK ini memberi celah bagi Multifinance agar tidak terpaku pada pembiayaan konvensional, seperti pembiayaan konsumen, leasing, anjak piutang dan kartu kredit. Memberi peluang bagi Perusahaan Pembiayaan untuk masuk ke pembiayaan multiguna, jual dan sewa balik, modal kerja hingga investasi.

Multifinance juga diberi kesempatan untuk melakukan pembiayaan proyek dan infrastruktur serta menjadi penyalur kredit program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Referensi:
– Multi Finance Handbook, Budi Rachmat
– www.ojk.go.id
– Majalah Infobank

Aturan OJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan PembiayaanBaca juga: Aturan OJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

About Author

Founder Kreditpedia | Financial Services Professional.. Read more

Leave A Reply

error: Content is protected !!