Aturan Fidusia Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yang Perlu Diketahui

0

Regulasi mengenai Fidusia terdapat dalam UU dan sejumlah PP, diantaranya adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, juga pada Peraturan Kapolri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Lantas, bagaimana aturan main dan mekanisme yang diberlakukan? Mari kita simak lebih lanjut.

Ketentuan Dasar Tentang Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal ini adalah pihak penerima pinjaman / kredit (debitur) dan atau pemilik benda jaminan.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini adalah pihak pemberi kredit (kreditur).

Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini juga berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah, pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh perusahaan pembiayaan paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Apa Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia?

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Wajib-Tidaknya Pembebanan Fidusia Terhadap Nasabah

Dalam UU No. 42/1999 maupun Peraturan Menkeu No. 130/PMK.010/2012 tidak terdapat klausula mengenai kewajiban mencantumkan pembebanan jaminan fidusia (perjanjian fidusia) dalam perjanjian kredit. Karena, perjanjian fidusia dipisahkan dari perjanjian kredit, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok.

Namun, jika klausula perjanjian fidusia dicantumkan dalam perjanjian kredit, maka pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan.

Bagaimana Jika Perusahaan Pembiayaan Mangkir Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia?

Bagi perusahaan pembiayaan yang memberlakukan pembebanan jaminan fidusia kepada nasabah, maka wajib dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika mangkir dalam pendaftaran jaminan fidusia, maka pihak OJK akan memberikan sanksi secara bertahap, mulai dari surat peringatan hingga pembekuan kegiatan usaha.

Sedangkan bagi perusahaan yang tidak memberlakukan pembebanan jaminan fidusia kepada nasabah, tidak ada kewajiban bagi multifinance untuk mendaftarkan jaminan fidusia, sebagaimana dipertegas oleh OJK.

Hal-Hal Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia

Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan barang/benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Nah pembaca, demikian sekelumit tentang perjanjian fidusia dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang penting untuk diketahui. Bagi Anda pengguna jasa keuangan multifinance, pada saat akad kredit dilaksanakan, tanyakanlah soal fidusia ini kepada pihak multifinance dan pastikan jaminan fidusia didaftarkan, demi kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta perlindungan bagi konsumen.

Jaminan atau Agunan KreditBaca juga: Jaminan atau Agunan Kredit

About Author

Founder Kreditpedia | Financial Services Professional.. Read more

Leave A Reply

error: Content is protected !!